Identifikasi Separatis Harus Jelas Agar Jelas dalam Perpolitikan

cenderawasih Pos, 29 Juli 2010 02:23:22 Electronic Version

Koruptor di Papua = Separatis


KNPB Desak Kajati Proses Hukum Para Koruptor
JAYAPURA-Adanya indikasi berbagai kasus korupsi yang dilakukan para pejabat di Papua yang belum mendapat sentuhan hukum sesuai dengan tingkat kejahatannya, membuat puluhan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi damai di Kantor Kejati Papua, Rabu (28/7), kemarin.
Massa KNPB ini menilai bahwa para koruptor itulah yang disebut sebagai separatis, karena mereka yang telah memakan uang rakyat dan sering menghasut rakyat. Oleh sebab itu, para koruptor itu harus segera ditangkap dan diadili.
Para pendemo tersebut tiba di halaman Kantor Kejati Papua pukul 13.30 WIT. Mereka datang dengan membawa poster-poster dan spanduk yang intinya mendesak Kejati untuk memproses hukum para koruptor di Papua.
"Kami harapkan para koruptor di Papua ditindak tegas sesuai aturan hukum, agar Papua ini bersih," teriak Gepamer Alua, selaku koordinator demo.
Mereka menilai, selama ini proses hukum belum berjalan seimbang antara rakyat biasa dengan para pejabat yang terganjal kasus korupsi, bahkan rakyat biasa yang kasusnya hanya kecil ternyata bisa diproses sampai ke pengadilan, sementara para koruptor prosesnya lambat, terlihat ada ketidakadilan dalam proses hukum.
"Biasanya masyarakat demo untuk memperjuangkan hak dan martabatnya malah dibilang separatis, sementara para koruptor yang nyata-nyata menghabiskan uang negara, malah tidak diproses, ini yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum,” tegasnya.
Gepamer Alua menjelaskan, dari laporan BPK terungkap bahwa banyak laporan keuangan yang dikelola Pemprov Papua tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan pihaknya mengaku memiliki bukti-buktinya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Palty Simanjuntak kemudian turun menemui para pendemo dan langsung berkomunikasi dengan saling tanya jawab dengan pendemo.
"Setiap kasus korupsi semuanya sudah ditangani secara baik, dimana saat ini ada 67 kasus di seluruh tanah Papua dan kasus-kasus ini sementara dalam proses. Tidak ada sistem pilih kasih,” tegas Palty Simanjuntak di hadapan massa KNPB.
"Bahkan apabila ada anggota saya yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, silahkan kalian laporkan kepada saya, marilah kita sama-sama menjaga kondisi hukum di Papua, dan untuk kasus korupsi, percayakan kepada kami,” sambungnya.
Pihaknya mencontohkan, kasus dugaan korupsi dengan tersangka John Ibo selaku Ketua DPRP dengan total Rp. 5,2 miliar dan dugaan kasus korupsi lainnya sedang dalam proses.
"Yang pasti semua kasus korupsi sedang ditangani dan ada yang sudah vonis, seperti kasus 20 anggota DPRD Jayawijaya, sudah divonis, hanya sedang ada kasasi," tandas Kajati.
Sementara itu, Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni menegaskan, selama ini rakyat dituduh sebagai separatis, padahal yang sebenarnya separatis dan penghasut adalah para koruptor di tanah Papua.
"Stop sudah dengan stigma orang Papua separatis, sebab akibat stigma ini banyak rakyat Papua yang ditembak dengan senjata TNI, dan diamankan oleh Polisi sementara yang korupsi tetap saja berkeliaran bebas,” tandasnya.
Ia menyatakan, yang harus ditangkap adalah para koruptor, karena merekalah separatis yang sebenarnya, bukan bagi aktivis hukum, HAM dan demokrasi di Papua.
Dirinya juga tidak percaya dengan kemampuan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi di Papua, karena itu dirinya akan langsung mengirim rekomendasi kepada Presiden SBY. "Jika lamban dalam penanganan korupsi, maka kami akan mengirim rekomendasi kepada Presiden Indonesia kiranya dapat memimpin lansung pemberantasan korupsi di Papua," pungkasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Kajati Papua, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (cak/fud)
(scorpions)

========================

INFORMASI IMAGE SEPARATIS BIROKRASI MUSTI DIBUDAYAKAN DEMI MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN DI ATAS TANAH PAPUA.(WILLIUS KOGOYA)